MANADO — LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mencermati beredarnya konten di media sosial berupa tangkapan layar percakapan yang oleh sejumlah akun dikaitkan dengan salah seorang yang disebut berada dalam unsur Komite Bank SulutGo (BSG).
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa INAKOR tidak dapat memastikan keaslian, keutuhan maupun konteks percakapan yang beredar tersebut. Karena itu, INAKOR tidak menyimpulkan bahwa pihak mana pun telah menggunakan narkotika atau melakukan perbuatan melawan hukum.
“Posisi kami jelas. Jangan sampai seseorang diadili hanya berdasarkan screenshot atau narasi yang berkembang di media sosial. Keaslian percakapan, konteks dan identitas pihak yang berkomunikasi harus diverifikasi. Asas praduga tak bersalah dan hak atas nama baik tetap harus dihormati,” ujar Wenas.
Meski demikian, INAKOR menilai berkembangnya isu tersebut patut mendapatkan respons institusional secara proporsional karena telah dikaitkan di ruang publik dengan unsur dalam lingkungan Bank SulutGo.
Menurut Wenas, perhatian INAKOR bukan diarahkan pada kehidupan pribadi seseorang, melainkan pada aspek integritas, kepatutan, tata kelola dan kepercayaan publik terhadap Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah yang sebagian kepemilikan sahamnya berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Gorontalo serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota.
Informasi mengenai struktur pemegang saham BSG dapat dilihat pada laman resmi Bank SulutGo
“Karena terdapat kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di dalam BSG, maka menjaga reputasi dan kepercayaan publik menjadi kepentingan bersama. Kritik kami bukan untuk merusak BSG, melainkan mendorong agar BSG semakin kuat, profesional dan dipercaya masyarakat,” kata Wenas.
INAKOR berharap Direksi dan Dewan Komisaris BSG dapat menyikapi konten yang berkembang secara objektif sesuai kewenangan dan mekanisme internal. Apabila informasi tersebut tidak benar, menurut Wenas, klarifikasi justru dapat mencegah spekulasi sekaligus melindungi nama baik pihak yang disebut dan institusi BSG.
INAKOR juga mengusulkan agar BSG mempertimbangkan program pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika secara institusional dan menyeluruh, termasuk tes urine apabila dipandang perlu dan memiliki dasar serta mekanisme yang sesuai, dengan melibatkan BNN/BNNP Sulawesi Utara atau instansi berwenang.
Wenas menegaskan bahwa usulan tersebut bukan permintaan untuk memeriksa satu individu yang sedang menjadi pembicaraan di media sosial, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kesimpulan bahwa terdapat pengguna narkotika di lingkungan BSG.
“Kalau BSG menilai program deteksi dini diperlukan, kami mengusulkan dilakukan secara objektif, profesional dan tidak diskriminatif. Jangan diarahkan hanya kepada orang yang sedang viral. Jadikan sebagai bagian dari komitmen institusi membangun lingkungan kerja yang sehat, berintegritas dan bersih dari penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.
INAKOR memandang langkah pencegahan seperti itu sejalan dengan semangat P4GN. BNN juga melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui tes urine pada lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Dalam perspektif tata kelola perbankan, INAKOR mengingatkan bahwa penerapan tata kelola bank mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran sebagaimana kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Regulasi Tata Kelola Bank Umum – OJK
INAKOR sekaligus mengimbau masyarakat dan pengguna media sosial tidak mengembangkan materi yang belum terverifikasi menjadi tuduhan baru, terutama tuduhan mengenai penggunaan narkotika ataupun perbuatan pidana lainnya.
“Kalau ditemukan fakta adanya pelanggaran, serahkan kepada mekanisme internal dan institusi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Sebaliknya, kalau informasi tersebut tidak benar, jangan sampai seseorang kehilangan nama baik hanya karena pengadilan media sosial.”
“INAKOR akan tetap kritis terhadap tata kelola institusi yang menyangkut kepentingan publik, tetapi kritik harus berjalan bersama penghormatan terhadap hukum, fakta dan hak setiap orang. Kami mendorong klarifikasi, bukan menghakimi,” tutup Rolly Wenas, Ketua INAKOR Sulawesi Utara.
Red/VIRAL CHAT DI MEDSOS DIKAITKAN DENGAN UNSUR BSG, INAKOR MINTA KLARIFIKASI DAN USULKAN DETEKSI DINI NARKOBA SECARA MENYELURUH
MANADO — LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mencermati beredarnya konten di media sosial berupa tangkapan layar percakapan yang oleh sejumlah akun dikaitkan dengan salah seorang yang disebut berada dalam unsur Komite Bank SulutGo (BSG).
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa INAKOR tidak dapat memastikan keaslian, keutuhan maupun konteks percakapan yang beredar tersebut. Karena itu, INAKOR tidak menyimpulkan bahwa pihak mana pun telah menggunakan narkotika atau melakukan perbuatan melawan hukum.
“Posisi kami jelas. Jangan sampai seseorang diadili hanya berdasarkan screenshot atau narasi yang berkembang di media sosial. Keaslian percakapan, konteks dan identitas pihak yang berkomunikasi harus diverifikasi. Asas praduga tak bersalah dan hak atas nama baik tetap harus dihormati,” ujar Wenas.
Meski demikian, INAKOR menilai berkembangnya isu tersebut patut mendapatkan respons institusional secara proporsional karena telah dikaitkan di ruang publik dengan unsur dalam lingkungan Bank SulutGo.
Menurut Wenas, perhatian INAKOR bukan diarahkan pada kehidupan pribadi seseorang, melainkan pada aspek integritas, kepatutan, tata kelola dan kepercayaan publik terhadap Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah yang sebagian kepemilikan sahamnya berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Gorontalo serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota.
Informasi mengenai struktur pemegang saham BSG dapat dilihat pada laman resmi Bank SulutGo
“Karena terdapat kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di dalam BSG, maka menjaga reputasi dan kepercayaan publik menjadi kepentingan bersama. Kritik kami bukan untuk merusak BSG, melainkan mendorong agar BSG semakin kuat, profesional dan dipercaya masyarakat,” kata Wenas.
INAKOR berharap Direksi dan Dewan Komisaris BSG dapat menyikapi konten yang berkembang secara objektif sesuai kewenangan dan mekanisme internal. Apabila informasi tersebut tidak benar, menurut Wenas, klarifikasi justru dapat mencegah spekulasi sekaligus melindungi nama baik pihak yang disebut dan institusi BSG.
INAKOR juga mengusulkan agar BSG mempertimbangkan program pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika secara institusional dan menyeluruh, termasuk tes urine apabila dipandang perlu dan memiliki dasar serta mekanisme yang sesuai, dengan melibatkan BNN/BNNP Sulawesi Utara atau instansi berwenang.
Wenas menegaskan bahwa usulan tersebut bukan permintaan untuk memeriksa satu individu yang sedang menjadi pembicaraan di media sosial, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kesimpulan bahwa terdapat pengguna narkotika di lingkungan BSG.
“Kalau BSG menilai program deteksi dini diperlukan, kami mengusulkan dilakukan secara objektif, profesional dan tidak diskriminatif. Jangan diarahkan hanya kepada orang yang sedang viral. Jadikan sebagai bagian dari komitmen institusi membangun lingkungan kerja yang sehat, berintegritas dan bersih dari penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.
INAKOR memandang langkah pencegahan seperti itu sejalan dengan semangat P4GN. BNN juga melaksanakan kegiatan deteksi dini melalui tes urine pada lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Dalam perspektif tata kelola perbankan, INAKOR mengingatkan bahwa penerapan tata kelola bank mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran sebagaimana kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Regulasi Tata Kelola Bank Umum – OJK
INAKOR sekaligus mengimbau masyarakat dan pengguna media sosial tidak mengembangkan materi yang belum terverifikasi menjadi tuduhan baru, terutama tuduhan mengenai penggunaan narkotika ataupun perbuatan pidana lainnya.
“Kalau ditemukan fakta adanya pelanggaran, serahkan kepada mekanisme internal dan institusi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Sebaliknya, kalau informasi tersebut tidak benar, jangan sampai seseorang kehilangan nama baik hanya karena pengadilan media sosial.”
“INAKOR akan tetap kritis terhadap tata kelola institusi yang menyangkut kepentingan publik, tetapi kritik harus berjalan bersama penghormatan terhadap hukum, fakta dan hak setiap orang. Kami mendorong klarifikasi, bukan menghakimi,” tutup Rolly Wenas, Ketua INAKOR Sulawesi Utara.
Red/tim
