Sulut Manado-corongvisual.com8 BuTim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara kembali memeriksa Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulut, Denny Mangala.
Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan layanan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024–2025.
Denny Mangala diketahui memenuhi panggilan penyidik pada Kamis dan menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Mapolda Sulut. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan yang tengah dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap proyek yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Menurut sumber internal, penyidik mendalami peran sejumlah pejabat terkait proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan proyek pengadaan jaringan internet tersebut. Proyek itu sendiri disebut-sebut memiliki nilai anggaran yang cukup besar dan tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain memeriksa Denny Mangala, penyidik juga telah meminta keterangan dari beberapa pihak lainnya, termasuk pejabat teknis dan pihak penyedia jasa yang terlibat dalam proyek tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alur pengadaan serta kemungkinan adanya penyimpangan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut menegaskan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan dilakukan secara profesional serta transparan. Aparat kepolisian juga berkomitmen untuk menuntaskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan korupsi dalam proyek layanan internet ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat serta temuan awal yang menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam proses pengadaan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan dokumen serta pemanggilan sejumlah saksi.
Sejumlah kalangan menilai pengusutan kasus ini penting dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Apalagi proyek yang berkaitan dengan layanan internet memiliki peran strategis dalam mendukung digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Sementara itu, Denny Mangala belum memberikan keterangan resmi secara rinci kepada media terkait materi pemeriksaan yang dijalaninya. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Sulut.
Pengamat pemerintahan daerah menilai kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Penguatan sistem kontrol dinilai penting agar potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah sejak dini.
Polda Sulut memastikan akan terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek internet tersebut hingga menemukan pihak yang bertanggung jawab. Jika nantinya ditemukan unsur pidana yang kuat, penyidik tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka dalam perkara ini.
Natan
