corongvisual.com sulut-Manado 
Ketua LSM Kibar Nusantara Merdeka, Yohanes Missa, melayangkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) atas lambannya penanganan infrastruktur jalan yang rusak. Menurutnya, kondisi jalan di sejumlah titik vital hingga kini belum mendapat perhatian serius, padahal telah lama dikeluhkan masyarakat.
Yohanes menyoroti kerusakan parah pada ruas jalan penghubung antardesa, seperti jalur dari Kecamatan Wori menuju Desa Kima Bajo. Jalan tersebut, yang menjadi tulang punggung perekonomian warga, dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa upaya perbaikan dari pemkab. “Ini jalur vital untuk mobilitas dan ekonomi rakyat, tapi diabaikan,” tegasnya.
Selain itu, kondisi jalan menuju Mubune juga disebut memprihatinkan. Yohanes menjelaskan, permukaan jalan berlubang dan berlumpur kerap menyulitkan mobilitas, terutama saat musim hujan. “Dampaknya langsung dirasakan warga: biaya transportasi membengkak, distribusi barang terhambat, dan pendapatan masyarakat menurun,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ruas alternatif penting lainnya, yakni jalan dari Musa ke Pemeriksa, turut dikeluhkan. Yohanes menegaskan, perbaikan jalur ini bisa membuka akses ekonomi baru bagi warga. Namun, pemerintah dinilai tak menunjukkan langkah konkret. “Padahal, ini peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi minim perhatian,” tandasnya.
Kritik tajam juga dilontarkan terhadap proyek pembangunan jalan dari Marawas menuju Tondano. Yohanes menyoroti kelebihan volume proyek yang melampaui batas wilayah Minahasa Utara hingga masuk area Minahasa. “Tak ada pengawasan atau koreksi dari Pemkab Minut. Ini menunjukkan pembiaran dan ketidaktegasan dalam pengelolaan anggaran,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di luar wilayah sendiri tidak menyelesaikan masalah mendasar di Minut. “Ini bukan politik, tapi soal kesejahteraan. Prioritas harusnya jalan-jalan rusak di wilayah Minut yang langsung berdampak pada rakyat, bukan proyek yang justru mengabaikan kebutuhan warga,” tegas Yohanes.
LSM Kibar Nusantara mendesak Bupati Minut, JG, untuk segera mengevaluasi kinerja dinas teknis terkait infrastruktur. “Jabatan kepala daerah adalah amanah rakyat. Anggaran harus dialihkan untuk perbaikan jalan yang menjadi hajat hidup masyarakat, bukan untuk proyek tidak urgent,” imbau Yohanes.
Organisasi itu menuntut pemkab fokus pada pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama di titik-titik penghubung ekonomi. “Jika dibiarkan, kerusakan jalan bukan hanya menghambat ekonomi, tapi juga mengabaikan hak dasar rakyat atas aksesibilitas yang layak,” pungkasnya.
Natan
