Indikasi monopoli media oleh kadis Kominfo
corongvisual.com Sulut- Media Baru Bergabung di Pemprov ‘Gigi ‘, Kadis DKISP Sulut: “Kenapa Tidak Daftar dari 5 Tahun Lalu?”
Nasib media-media yang ingin bergabung di Pemprov, yang berharap bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara benar-benar berada di ujung jurang.
Harapan mereka untuk mendapatkan alokasi anggaran pupus sudah setelah pernyataan Kepala Dinas Kominfo Sulut, Steven Liow, yang secara halus manis menutup pintu bagi mereka.
“Coba kalian masukkan kerja sama dari 5 tahun yang lalu!” ujar Liow, seolah memberi sinyal bahwa media-media yang baru bergabung tidak dapat kebagian dalam sistem kerja sama Pemprov.
Pernyataan ini langsung memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan insan pers, khususnya yang baru bergabung
Bagaimana mungkin keterbukaan informasi bisa dijunjung tinggi jika hanya media lama yang ‘diperbolehkan’ menikmati anggaran kerja sama?
Lebih parahnya lagi, Liow menyiratkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi dalih utama.
Di era kepemimpinan Olly Dondokambey, anggaran kerja sama media mencapai Rp20 miliar.
Kini, anggaran itu dipangkas habis-habisan hingga tersisa hanya Rp6 miliar.
“Saya sudah berusaha meyakinkan salah satu anggota dewan, tapi tetap saja alasan ini dan itu membuat anggaran terbatas,” ujarnya.
Namun, yang lebih menyakitkan bagi media baru bergabung adalah saat Liow yang di nilai belum Move’On, justru membanggakan penghargaan Pena Mas yang diterima Gubernur Sulut.
Penghargaan yang katanya diberikan karena indeks keterbukaan informasi yang baik, namun di saat yang sama, media-media yang baru bergabung ingin bekerja sama malah diperlakukan seperti anak tiri!
Saya lelah dan cape
“Saya berharap semua media bisa terakomodir, terutama yang sudah berbadan hukum,” kata Liow, seolah mencoba meredam kegelisahan teman-teman media yang ingin bergabung.
Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Teman-teman media yang baru bergabung kini harus menelan pil pahit, mereka terkesan didepak, disingkirkan, dan ditutup peluangnya hanya karena tidak ‘lahir’ lima tahun lalu.
Kini, harapan terakhir mereka ada di tangan pasangan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Mereka menuntut agar kebijakan ini dievaluasi dan diubah, serta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini mengevaluasi kinerja Kadis DKISP tersebut.
Media bukan hanya soal umur, tapi tentang bagaimana mereka menyuarakan kebenaran dan mengabdi kepada masyarakat!
Apakah kepemimpinan baru Sulut akan tetap menutup mata? Atau justru membuka ruang bagi semua media tanpa diskriminasi? Kita lihat saja!
Red
