Sulut Salurkan 2.773 Ton Beras Bantu 138 Ribu Keluarga Rentan
corongvisual.com Sulut Manado,18 Juli 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali memperkuat komitmennya menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penyaluran bantuan beras secara besar-besaran.
Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi meluncurkan kembali program penyaluran beras bagi masyarakat penerima bantuan pangan (PBP) untuk periode Juni-Juli 2025.
Program strategis ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulut dengan Perum Bulog Kantor Wilayah SulutGo, memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Sebanyak 138.676 kepala keluarga (KK) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulut menjadi sasaran bantuan vital ini.
Volume beras yang didistribusikan mencapai 2.773.520 kilogram atau setara dengan 2.773 ton. Jumlah ini dirancang untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok keluarga penerima selama dua bulan ke depan, memberikan bantalan sosial di tengah tantangan ekonomi.
Dr. Denny Mangala, MSi, Juru Bicara Pemprov Sulut sekaligus Plh Kepala Dinas Kominfosandi Sulut, menegaskan program ini bukan sekadar bantuan karitatif.
“Ini merupakan instrumen strategis nasional dengan tujuan ganda: meredam potensi krisis pangan dan memperkuat jaringan pengaman sosial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” jelas Mangala.
Menyampaikan pesan Gubernur, Mangala menekankan, “Bantuan beras ini merupakan wujud konkret Pemprov Sulut menjamin keterjangkauan pangan pokok bagi masyarakat yang paling membutuhkan.” Diharapkan, 2.773 ton beras ini mampu meringankan beban rumah tangga yang mengalami tekanan ekonomi.
Distribusi bantuan dirancang dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Kabupaten Minahasa Selatan mencatat penerima terbanyak (17.626 PBP), diikuti Kabupaten Bolaang Mongondow (15.784 PBP), Kabupaten Minahasa (15.131 PBP), dan Kota Manado sebagai ibu kota provinsi (14.759 PBP).
Yang menjadi perhatian khusus adalah penyaluran ke wilayah kepulauan yang kerap menghadapi tantangan logistik. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro juga menjadi prioritas dalam daftar penyaluran, menunjukkan komitmen terhadap keadilan spasial.
“Penyaluran hingga ke daerah kepulauan terpencil ini menunjukkan prinsip inklusivitas tetap menjadi roh kebijakan pangan kita,” tegas Denny Mangala, menutup pernyataannya dan menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam upaya menjaga ketahanan pangan.
Wisje
