Kepala BPN Nusron Wahid Perkuat Kolaborasi di Sulut, Fokus pada Dampak Nyata
corongvisual.com Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara pada 17–18 Juli 2025. Kunjungan ini dirancang untuk mempercepat implementasi program strategis kementerian di kawasan timur Indonesia melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, agenda ini bukan sekadar aktivitas seremonial. “Ini dirancang untuk memberikan dampak konkret bagi masyarakat Sulawesi Utara,” tegasnya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/07/2025).
Harison menekankan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor. “Kami ingin memastikan pesan-pesan strategis kementerian tersampaikan hingga ke akar rumput,” ujarnya, menegaskan komitmen ATR/BPN dalam meningkatkan efektivitas program.
Rencananya, Nusron Wahid akan bertemu dengan jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha di Sulawesi Utara. Pertemuan ini difokuskan pada identifikasi kendala dan penyusunan solusi bersama untuk percepatan program pertanahan.
Fokus utama kunjungan mencakup optimalisasi redistribusi tanah, penyelesaian sengketa lahan, serta digitalisasi pelayanan pertanahan. Program ini menjadi krusial mengingat Sulawesi Utara merupakan wilayah strategis pengembangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
Dalam dua hari kunjungan, Nusron juga dijadwalkan meninjau langsung lokasi proyek strategis dan berdialog dengan masyarakat penerima manfaat program. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kebijakan kementerian responsif terhadap kebutuhan lokal.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci, mengingat implementasi program seperti reforma agraria dan sertifikasi tanah memerlukan dukungan teknis serta kelembagaan dari tingkat provinsi hingga desa.
Kunjungan ini menandai komitmen berkelanjutan ATR/BPN dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia barat dan timur. Hasil evaluasi lapangan akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pertanahan nasional ke depan.
Wisje
